Pergantian pemegang komando DKI Jakarta untuk periode 5 tahun ke depan akan segera ditentukan dalam beberapa bulan mendatang. Tepat pada tanggal 19 maret 2011 yang lalu, secara resmi ada 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar ke KPUD Jakarta. Dari 6 pasang tersebut ada 4 pasangan yang diusung oleh partai atau gabungan partai dan 2 sisanya maju lewat jalur independen.
Perebutan kursi no 1 ibukota kali ini menjadi berbeda dibandingkan dengan Pilkada DKI sebelumnya, dimana saat ini ada beberapa kepala daerah lain yang mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dari 6 pasang bakal calon Gubernur DKI Jakarta tersebut, 2 diantaranya merupakan kepala daerah yang sedang menjabat di daerah lainnya. Joko Widodo, yang mempopulerkan mobil Esemka, merupakan Walikota Solo untuk dua kali masa bakti (2005-2015). Sedangkan Alex Noerdin adalah Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013.
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.17/PUU-VI/2008, untuk calon yang sedang menjabat (incumbent) tidak harus mengundurkan diri terlebih dahulu. MK menilai syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat sebagaimana yang diatur pada pasal 58 huruf q UU No 12 Tahun 2008 akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas masa jabatan Kepala Daerah dan juga bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 194 5. Dan sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan KPU No 13 Tahun 2010, maka bagi mereka yang masih menjabat sebagai Gubernur/Wakil maupun Walikota/Wakil, mereka wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden melalui Mendagri (bagi Gubernur/Wakil) atau kepada Mendagri (bagi Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota).
Selain fenomena Kepala Daerah lain yang nyalon di kontestasi menuju DKI 1 ini, ada satu hal lagi yang berbeda dibandingkan Pilkada sebelumnya. Di Pilkada kali ini muncul 2 pasang bakal calon alternatif dari jalur independen yakni Faisal Basri dan juga Hendardji. Kehadiran calon independen diharapkan dapat memberikan opsi lain bagi pemilih yang sudah bosan dengan calon dari partai politik. Calon dari jalur independen ini setidaknya bebas dari kepentingan-kepentingan partai politik, dan setidaknya jika terpilih dapat memimpin tanpa tekanan partai-partai yang mengusungnya ketika pemilihan.
Hadirnya kepala-kepala daerah lain dan tokoh-tokoh bernama besar di persaingan menuju DKI 1 ini bukan tanpa sebab, hal ini karena DKI Jakarta merupakan daerah yang prestisius di negeri ini. Perbandingan antara APBD DKI Jakarta dengan APBD Sumatera Selatan, daerah yang dipimpin oleh Alex Noerdin saat ini, hampir mencapai satu banding delapan. Untuk tahun 2012, APBD DKI Jakarta sebesar Rp 36,023 Triliun[1]. Sedangkan APBD Sumatera Selatan hanya Rp 4,9 Triliun[2]. Hal ini tentu menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para bakal calon tersebut, apalagi bagi mereka yang diusung oleh partai politik. Masa-masa seperti sekarang ini akan dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengumpulkan pundi-pundi uang mereka untuk bertarung di kontestasi yang sebenarnya, yakni pemilihan presiden di tahun 2014. Dan dengan banyaknya uang yang beredar dari berbagai proyek yang ada di DKI Jakarta, bukan tidak mungkin hal ini dimanfaatkan oleh partai politik untuk pemenuhan logistik mereka di 2014. Selain itu, pemilihan kepala daerah DKI Jakarta ini akan dijadikan try out bagi parpol tersebut untuk mengukur kinerja mesin-mesin politik mereka. Hal inilah yang membuat tingkat keketatan persaingan di Pilkada DKI Jakarta ini akan jauh berbeda dengan yang lainnya.
Namun memimpin DKI Jakarta tidaklah sama seperti memimpin daerah lainnya di Indonesia. Begitu banyak permasalahan yang sangat kompleks melilit ibukota. Mulai dari macet yang dari hari ke hari tak kunjung selesai, banjir yang selalu menjadi momok warga dikala musim hujan, ataupun permasalahan warga pendatang yang mencoba untuk mencari nafkah di ibukota. Begitu banyak permasalahan di ibukota ini, bahkan sekarang Jakarta hanya berada di peringkat ke 13 sebagai kota layak huni di Indonesia.
Keenam bakal calon Gubernur DKI Jakarta ini harus mampu memformulasikan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di ibukota. Begitu kompleks nya permasalahan yang ada di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta haruslah orang yang tegas, berani serta pintar dan juga tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang ingin menggerogoti ibukota. Kalau boleh sedikit menengok ke sejarah, sepertinya kita membutuhkan sosok seperti Ali Sadikin yang sukses membangun ibukota selama masa kepemimpinannya.
Lantas ke tangan siapakah amanah untuk memimpin DKI Jakarta ini akan diberikan?
Tulisan ini ditulis oleh Faris Mufid. Sekarang aktif sebagai staf kajian ilmiah LK2 FHUI periode 2012. Sebelumnya pernah menjadi staf penelitian LK2 FHUI periode 2011.