Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak : Antara Kesejahteraan Rakyat dan Kepentingan Pemerintah Semata

Tahun 2012 adalah tahun “kejutan” bagi masyarakat Indonesia. Kabar yang sedang hangat dibicarakan sekarang, ialah mengenai Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini menambah lunturnya kepercayaan masyarakat tentang Pemerintah yang seharusnya mensejahterakan rakyat. Namun kenyataannya, hal ini membuat rakyat hanya kebingungan atas keputusan yang terkesan mendadak ini.

Banyak asumsi negatif masyarakat yang timbul akibat berita kenaikan BBM ini. Salah satunya ialah pendapat masyarakat bahwa berita kenaikan BBM ini merupakan langkah untuk menutup-nutupi kasus yang sebelumnya telah mencuat  yaitu  kasus wisma atlet. Kasus wisma atlet sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa yang menjadi  “pemeran utama” dalam kasus itu merupakan orang yang berasal dari partai oposisi yang dominan. Menurut masyarakat kasus kenaikan BBM ini hanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kasus wisma atlet dan demi menghilangkan citra buruk atas partai tersebut.

Asumsi-asumsi yang timbul dari masyarakat merupakan suatu  hal wajar dan tidak bisa untuk ditutupi. Wacana kenaikan BBM ini menimbulkan kelompok pro,abstain serta kontra dengan alasan mereka masing-masing.

Kenaikan BBM ini bukan sesuatu yang baru dilakukan sekali oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sebuah rapat kabinet di Istana Negara (31/03/2012), Presiden sendiri menyatakan bahwa telah terjadi 3 kali kenaikan dan 3 kali penurunan BBM dalam  masa pemerintahannya, dan ia meyakini bahwa kenaikan ini tidak bertujuan untuk menyengsarakan rakyat. Menurut masyarakat apa yang disampaikan oleh Presiden dalam rapat kabinet ini merupakan suatu pencitraan politik[1] agar terlihat pemerintahan beserta jajarannya empati atas kesengsaraan rakyat dalam suatu teori komunikasi media.

Alasan klise dari pemerintah serta politik pencitraan yang seolah-olah dilakukan presiden membuat masyarakat semakin panas hati sehingga berpuncak pada timbulnya demo secara besar-besaran (30/03/2012)  serta serempak yang terjadi di berbagai lokasi jalan besar baik di ibukota maupun daerah-daerah di Indonesia. Pihak yang berkepentingan pun turun ke jalan untuk menyuarakan kehendak mereka dengan tidak mengenal gender,tingkat jabatan ataupun status. Bahkan kaum intelektual seperti mahasiswa bersama-sama turun untuk meyuarakan kehendak rakyat. Kehendak dari kaum yang sudah lelah akan kebijakan pemerintah yang dibuat seolah-olah tidak memikirkan nasib mereka ke depannya,  yang selalu lalai menjalankan tugasnya dan hanya sekedar janji-janji palsu.

Latar Belakang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Bila kita bertolak dari sisi pemerintah, mereka memiliki alasan tersendiri dalam hal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Mereka berpendapat bahwa mereka sebenarnya masih memikirkan nasib dari masyarakat tetapi  kenaikan  Harga Bahan Bakar Minyak ialah jalan satu-satunya untuk mengatasi inflasi serta pembengkakan dari APBN untuk subsidi yang selama ini telah diberikan pemerintah untuk kaum masyarakat menengah kebawah.Ditambahkan lagi bahwa Harga BBM ini dinaikan karena alasan minyak dunia sebagai variable terikat minyak yang diimpor oleh Indonesia.

Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, besaran subsidi kesehatan tahun lalu hanya Rp43,8 triliun, infrastruktur Rp125,6 triliun, bantuan sosial Rp70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot dana paling besar, Rp165,2 triliun[2]. Oleh karena itu, latar belakang pemerintah menaikkan harga BBM ialah pengeluaran negara untuk subsidi BBM itu sendiri sudah terlalu besar sehingga diperlukan adanya pemangkasan agar dapat diaplikasikan kepada sektor lainya yang lebih nyata seperti sektor pendidikan ataupun kesehatan.

Dana yang disubsidikan untuk bahan bakar minyak selama ini dinilai kurang tepat sasaran. Selama ini, kenikmatan dari subsidi BBM hanya diperoleh oleh kalangan menengah keatas yang membeli banyak bahan bakar minyak ini. Pengurangan subsidi ini bertujuan agar subsidi ini dapat dialokasikan untuk memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLMS).

Dampak kenaikan BBM kepada sektor lainnya

Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan harga BBM ini akan menyebabkan kenaikan inflasi.  Kenaikan inflasi terjadi karena BBM adalah sektor vital dari sebuah produksi dan transportasi. Kenaikan 1500 rupiah diperkirakan pemerintah akan menumbuhkan inflasi sebesar 1,7 % dan menurunkan subsidi sebesar 57 triliun.

Komponen yang paling terpengaruh dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak ini ialah masalah kenaikan harga bahan pangan yang diperlukan untuk segi distribusi dan produksinya.  Kenaikan sekitar 5-10% membuat harga makanan dan minuman dapat meningkat secara drastis yaitu sekitar 20-30%[3]. Hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat terutama rakyat kecil yang tidak mempunyai uang untuk membeli bahan pokok utama kehidupan ini.

Di luar daripada bahan pangan, transportasi adalah sektor penting yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kenaikan harga BBM ini. Harga BBM yang naik sebesar 1500 rupiah sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah mengakibatkan transportasi umum menaikkan tarif angkutannya sebesar 35 % dari harga yang biasanya.

Kedua sektor inilah yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menerima kenaikan akan harga bahan bakar minyak ini. Harga angkutan umum dan harga makanan yang terus melambung tinggi padahal gaji yang mereka terima selama sebulan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan dan transportasi mereka sehari hari.

Pro versus Kontra dalam Masyarakat Indonesia

Kenaikan harga bahan bakar minyak tentu menimbulkan banyak kontroversi dalam masyarakat . Kontroversi itu akhinya membentuk tiga kelompok yaitu pihak yang mendukung (pro),pihak yang menerima saja kebijakan (abstain) dan pihak yang menolak dengan keras kebijakan yang ada (kontra).

Bagi pihak yang mendukung kebijakan penaikan ini, mereka mempunyai beberapa alasan yaitu :

  • ini merupakan jalan yang terbaik setelah dikaji baik positif dan negatifnya oleh pemerintah
  • menyelamatkan APBN yang membengkak akibat subsidi yang selalu diluar perkiraan
  • subsidinya bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan
  • mengurangi ketergantungan kepada impor minyak dunia
  • masyarakat bisa lebih menghemat dan efisien dalam memakai bahan bakar minyak
  • bantuan subsidi bisa tepat sasaran karena tidak lagi ditujukan untuk menengah keatas

Bagi pihak yang tidak setuju dengan kenaikan BBM ini dikarenakan akan menambah beban psikologis masyarakat baik tingkat mahasiswa,ibu rumah tangga,PNS maupun anggota DPR sendiri. Beberapa alasannya seperti[4] :

  • akan mengakibatkan semakin meluasnya masalah kemiskinan,
  • dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat,
  • memperparah masalah pengangguran,
  • akan memicu kenaikan harga barang lainnya, biaya transportasi dan inflasi

Bagi pihak yang abstain, pihak ini adalah pihak yang menerima segala kebijakan pemerintah. Mereka beranggapan bahwa pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang terbaik karena ia lebih mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi. Pihak ini tidak mau melaksanakan demo karena menurut mereka hasilnya akan sama saja yaitu tetap akan terjadi kenaikan harga. Kenaikan bahan bakar tidak akan mengganggu kehidupan mereka dan bilapun tidak terjadi kenaikan bahan bakar maka pihak ini pun tetap bersyukur.

Di luar daripada itu, semua ini tergantung pada pendapat pribadi tiap orang untuk menolak atau menerima kebijakan pemerintah ini .

Rapat Paripurna DPR 30 Maret 2012 : Apakah menjawab keinginan rakyat?

Demo besar-besaran yang terjadi seminggu sebelum diumumkannya kebijakan harga bahan bakar minyak pada tanggal 1 April 2012 akhirnya mengusik naluri anggota DPR sebagai wakil rakyat. Pada akhirnya dibentuk suatu rapat dengan agenda pembahasan akan kebijakan penaikan BBM. Rapat ini dihadiri oleh fraksi dari partai PDIP, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN, serta Fraksi PKB. Selain itu, rapat ini dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari Universitas Indonesia yang menjadi wakil yang ditunjuk untuk mewakili masyarakat.

Rapat ini berlangsung cukup lama, dimulai dari siang hingga pagi. Sistem musyawarah untuk mufakat itu akhirnya menjadi sistem voting yang membuahkan 2 opsi yaitu[5] :

– opsi pertama tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Opsi ini diusung Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS

– opsi kedua, mengubah UU APBN 2012 di Pasal 7 Ayat 6 a, kenaikan harga BBM bila harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) naik 15% dalam jangka waktu 6 bulan. Opsi ini didukung oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi PKB.

Perdebatan yang cukup alot antara fraksi-fraksi ini akhirnya berujung dengan terjadinya voting untuk menentukan opsi yang akan dipilih. Pada akhirnya keputusan yang dipilih ialah opsi kedua. Opsi ini dapat diartikan bahwa BBM bisa dinaikkan kalau  ICP nya mencapai 15 % . Kebijakan ini akhirnya membuat harga BBM tidak dinaikkan pada tanggal 1 april 2012.

Kesimpulan yang muncul ialah bahwa rapat paripurna pun tidak dapat mewakili suara masyarakat yang berkoar-koar agar harga bahan bakar minyak diturunkan karena opsi kedua ini sudah menjawab bahwa pasti secaraperlahan bbm akan dinaikkan.

Penulis disini adalah orang yang juga kontra dengan kenaikan harga BBM karena sebenarnya kenaikan BBM ini menyengsarakan rakyat Indonesia khususnya mahasiswa yang tinggal berjauhan dengan orangtuanya ataupun tidak . Lagipula bila ditilik lebih lanjut kebijakan dari kenaikan BBM telah melangar aspek-aspek hukum yang ada dalam aturan UU  yaitu :

– pasal 11 RAPBN 2011 disebutkan bahwa BBM tidak akan dinaikkan pada anggaran padatahun anggaran 2012. Hal ini melanggar konstitusi yang telah dibuat oleh presiden karena kenaikkan harga BBM harus mengubah RAPBN 2011 dahulu.

– pasal 28 ayat 2 UU Minyak dan Gas yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi yaitu tentang penentuan harga migas dunia sehingga alasan pemerintah untuk menaikkan BBM karena kenaikan minyak dan gas dunia dianggap tidak benar

– pasal 28 C UUD 1945 yangmenyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sehingga dengan adanya kenaikan BBM dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap orang.

Pemerintah seharusnya dapat mempertimbangkan pasal-pasal yang dijabarkan diatas sebelum memutuskan membuat kebijakan penaikan harga BBM ini. Konversi minyak bumi menjadi gas yang sedang dicanangkan sekarang bisa menjadi solusi lain untuk menekan impor yang adaserta perbaikan dan perluasan tenaga kerja bisa menjadi solusi lainnya. Walaupun pada akhirnya nanti kenaikan itu akan terjadi, semoga apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini dapat mensejahterakan masyakat dan bukan untuk membuat kesengsaraan yang berkesinambungan.

Tulisan ini dibuat oleh Rosmayati Sonny (FHUI 2010) yang sekarang aktif sebagai Staf Kajian Ilmiah LK2 periode 2012.


[1] Ini merupakan salah satu teori yang dikemukakan dalam ilmu komunikasi media yang dapat diartikan  seagai suatu penggambaran tentang suatu tokoh dalam situasi dan kondisi apa saja dimana ia berperan aktif  dalam kegiatan politik dan dia membentuk image diri menjadi sesuatu yang ia inginkan,biasanya politik pencitraan dilakukan pada saat munculnya sesuatu hal yang sedang ramai di bicarakan oleh masyarakat, seperti bencana alam, kekerasan, keberhasilan suatu lembaga dll.

Herumichan.”Apa Itu politik pencitraan?”. http://herumichan.blogspot.com/2011/03/apa-itu-politik-pencitraan-mungkin-anda.html (5.23pm)

[2]  anti kenaikan harga BBM muncul dari seluruh penjuru Indonesia.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/03/120327_fuelhikeeconomicalimpact.shtml. 6.44pm

[3] anti kenaikan harga BBM muncul dari seluruh penjuru Indonesia.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/03/120327_fuelhikeeconomicalimpact.shtml 7.20 pm

[4] Departemen Keuangan. Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Pro Dan Kontra.

http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Artikel/kenaikan_harga_bbm.htm (7.30pm)

Leave a Reply