Maritime Security Operators dalam Perlindungan Jalur Perdagangan di Abad ke-21
Oleh Rizky Bayuputra (FHUI 2016)
Laut Somalia dan Laut Cina Selatan, menurut International Chamber of Commerce (ICC), merupakan ladang terbesar bagi para perompak untuk melaksanakan operasinya yaitu pembajakan kapal kargo. Menurut Live Piracy Report yang diselenggarakan oleh ICC, terdapat secara rata-rata 20-30 pembajakan kapal laut setiap bulannya. Bahkan, setiap tahunnya diperkirakan $13–16 Milyar hilang berkat pembajakan kapal pengangkut barang setiap tahunnya[1]. Ini merupakan fakta yang mencengangkan. Sebagai negara kepulauan, industri transportasi dan pengangkutan laut merupakan lifeline dari Republik Indonesia dan dengan semaraknya tren piracy ini di laut lepas ataupun di koridor-koridor sempit seperti perairan kepulauan Filipina, dibutuhkan suatu solusi bagi permasalahan yang dihadapi industri perkapalan ini. Tentu, perlindungan shipping lanes ini merupakan tanggung jawab angkatan laut (dalam kasus ini, Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut/TNI-AL) tiap-tiap negara, namun perlindungan yang diberikan angkatan laut tidaklah cukup karena sampai sekarang pun masih terjadi 20-30 pembajakan kapal laut setiap bulannya di berbagai hotspot di seluruh dunia. Solusi yang diterapkan perusahaan perkapalan barat dalam kasus ini adalah penggunaan Maritime Security Operative (MSO).
Maritime Security Operative (MSO) atau dikenal secara formal sebagai Privately-Contracted Armed Security Personnel (PCASP) merupakan personil keamanan yang dikelola pihak swasta dengan menggunakan peralatan militer dan bukan seperti satuan pengamanan biasanya yang bekerja di lautan. Pada dasarnya MSO bertugas untuk melindungi kapal yang mereka awaki agar tidak dibajak. Dalam keadaan bahaya, mereka diberikan otoritas berdasarkan prinsip perlindungan diri (principle of self-defense) untuk melawan serangan perompak untuk melindungi aset-aset perusahaan tersebut. Mereka dilengkapi dengan senjata mutakhir dan biasanya merupakan mantan tentara atau marinir negara-negara barat. Penggunaan MSO ini sendiri merupakan konsep yang baru belakangan diterapkan olehb banyak perusahaan perkapalan yang tidak ingin kapal mereka dibajak dan kehilangan materi yang harganya jutaan dolar.
Walaupun pada awalnya konsep MSO ini berada dibawah keabu-abuan secara hukum, tetapi saat ini konsep MSO telah diterima oleh organisasi-organisasi internasional dengan semaraknya kasus-kasus pembajakan kapal, International Maritime Organization yang biasa disebut dengan IMO, organisasi dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan regulator kebijakan keselamatan dan keamanan maritim, telah mengganti stance-nya sebanyak tiga kali terhadap MSO. IMO pada awalnya menyatakan “the carrying and use of firearms for personal protection or protection of a ship is strongly discouraged” (MSC/Circ.623, annex paragraph 40 (June 18, 1993)); kemudian pada tahun 2009 mereka mengganti posisi mereka, yaitu “flag States should strongly discourage the carrying and use of firearms by seafarers for personal protection or for the protection of a ship” (MSC.1/Circ.1333, annex, paragraph 5 (June 26, 2009); dan keputusan terakhir yakni keputusan MSC.1-Circ.1333-Rev.1 June 2015, mengimplikasikan kenetralan posisi IMO dalam adanya senjata api diatas kapal. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh semaraknya kasus perompakan di Laut Cina Selatan dan Horn of Africa yang juga dibarengi naik-daunnya industry MSO/PCASP ini.
Naik daunnya Maritime Security Operative/Privately-Contracted Armed Security Personnel (MSO/PCASP) ini menunujukan suatu trend dalam industri keamanan akhir-akhir ini. Keberadaan MSO menunjukkan semakin terprivatisasinya angkatan bersenjata/militer yang terjadi bersamaan dengan semakin semaraknya pasukan bayaran yang seringkali diselimuti istilah Private Military Contractor yang utamanya bekerja di daerah konflik daratan seperti Irak, Afghanistan, dan sekarang pun Suriah yang disewa dan dibayar dengan uang pajak.[2] Dapat dilihat bahwa beberapa pemerintahan dan masyarakat secara umum saat ini lebih senang mengandalkan instansi swasta (private enterprises) bukan lagi angkatan bersenjata nasional untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka, dan tidak tanpa alasan baik; contoh yang sangat baik adalah operasi militer yang dijalankan PMC Executive Outcomes pada tahun 90-an di Sierra Leone yang secara efektif menyelesaikan peperangan di negara tersebut dibandingkan dengan intervensi PBB yang mengikutinya. Kenaikan trend PMC/PCASP/MSO ini merupakan refleksi dari tidak dapat diandalkannya militer nasional kebanyakan negara.
——–
[1] Dana Robert Dillon. Piracy in Asia a Growing Barrier to Maritime Trade. Heritage.org http://www.heritage.org/research/reports/2000/06/piracy-in-asia-a-growing-barrier-to-maritime-trade?renderforprint=1
[2] Tamara Khandaker. Hundreds of Secret Russian Mercenaries are Dying in Syria’s Civil War. Vice News: August 10, 2016 https://news.vice.com/article/hundreds-of-secret-russian-mercenaries-are-dying-in-syrias-civil-war-report-alleges