Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat

Oleh: Charliesta
Staf Magang Bidang Literasi dan Penulisan LK2 FHUI  2023

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, ras, agama, dan budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat terlihat salah satunya dari beragamnya masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Masyarakat adat tersebut menduduki suatu wilayah tertentu yang tersebar di Indonesia. Eksistensi masyarakat adat yang tinggal di Indonesia tidak dapat dihindari keberadaannya akibat dari kenyataan sejarah. Masyarakat adat sendiri adalah kelompok masyarakat yang bersifat otonom karena pengaturan sistem kehidupan yang mandiri. Akan tetapi, proses kehidupan bernegara yang terjadi membuat kehidupan masyarakat adat kini tidak sepenuhnya mandiri. 

Melansir dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (“AMAN”), jumlah ragam masyarakat adat di Indonesia mencapai 2.449 komunitas masyarakat adat dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 40 hingga 70 juta jiwa. Keberagaman adalah kekayaan negara kita, tetapi di sisi lain, keberagaman yang ada menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi yang dapat ditimbulkan, seperti mengancam kepunahan dari berbagai bahasa suku, hilangnya hukum adat, kaburnya berbagai identitas budaya masyarakat, lemahnya otoritas lembaga adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga pengambilalihan wilayah adat secara sepihak. 

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (“RUU MHA”) telah diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sejak tahun 2010 lalu. RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) pada tahun 2014 lalu dan telah masuk ke dalam Prolegnas sebanyak tiga kali. Namun, hingga saat ini, RUU MHA belum juga disahkan oleh pemerintah. Sardi Razak, Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan mengatakan bahwa RUU MHA belum juga disahkan karena beragam kepentingan yang dimiliki oleh tiap lapisan masyarakat, pengalaman dan pengetahuan beragam yang dimiliki, komitmen terhadap pengesahan RUU MHA yang terbatas, serta hambatan komunikasi dan partisipasi yang belum efektif.

RUU MHA merupakan perangkat hukum yang fokus untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat bila disahkan. RUU ini menjadi dasar untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional masyarakat adat. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada payung hukum yang secara menyeluruh dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat adat. 

RUU MHA memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada MHA ditengah maraknya perkembangan. Perkembangan tersebut membuat MHA tidak dapat mengakses wilayah adat mereka. Meskipun konstitusi telah mengakui MHA, tetapi tetap terjadi marginalisasi hukum adat dan inkonsistensi antara pengakuan dan aktualisasinya. MHA tidak mendapatkan kesetaraan sebagai warga Indonesia, merasakan ketimpangan sosial. RUU MHA akan memberikan perlindungan MHA yang menjadi korban marginalisasi. Contohnya dalam Pasal 20–28 RUU MHA mengatur terkait hak atas wilayah adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, serta hak atas lingkungan hidup. 

Masyarakat Besipae merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang tinggal di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020 lalu, Masyarakat Besipae digusur dari wilayah yang mereka tinggali yang berlokasi di Hutan Adat Pubabu di Amanuban Selatan. Akibat penggusuran ini, sebanyak 29 kepala keluarga tergusur dari tempat tinggalnya dan 19 rumah warga turut digusur. Penggusuran ini dilakukan di atas tanah yang diklaim sebagai lahan milik pemerintah. Dalam hal ini, aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (“TNI”), Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”), dan Satuan Polisi Pamong Praja (“Satpol PP”) menggusur masyarakat disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan trauma bagi masyarakat.  

Penggusuran tersebut bukanlah pertikaian pertama yang terjadi antara masyarakat adat dan  pemerintah. Masyarakat Besipae pernah menghadapi permasalahan terkait penggusuran oleh pemerintah di tanah yang sudah mereka tinggali sejak lama. Pada tahun 1988–2008, dilakukan Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan (“GERHAN”) oleh Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan. Program tersebut membuat kawasan budidaya untuk tanaman komoditas dengan skema Hak Guna Usaha (“HGU”) di Hutan Pubabu, tetapi Program Gerhan dilaksanakan tanpa persetujuan dari Masyarakat Besipae. 

Salah satu konflik yang terjadi akibat tidak adanya perlindungan kepada MHA adalah sengketa tanah adat yang terjadi pada tahun 1995, Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan meregistrasi tanah tersebut dan memasukkan kawasan Hutan Pubabu-Besipae menjadi kawasan hutan negara dengan fungsi hutan lindung. Masyarakat yang merasakan dampak buruk akibat pembabatan dan pembakaran hutan akhirnya menolak untuk melakukan perpanjangan HGU kepada Program Gerhan. Program Gerhan telah mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, seperti menyebabkan kekeringan, masyarakat yang kesulitan mendapatkan ranting kering untuk kayu bakar dan pakan ternak karena masyarakat dilarang untung memasuki kawasan hutan, serta populasi hewan buruan yang makin berkurang. Setelah melakukan pelaporan dengan proses yang panjang, pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai sebagai dasar atas kepemilikan hutan adat Pubabu. Konflik tersebut berlanjut pada tahun 2017 saat pemerintah melakukan intimidasi agar warga keluar dari tanah mereka. Konflik agraria ini terus berlanjut hingga tahun 2020. Sampai sekarang, belum ada kejelasan terkait nasib dari Masyarakat Besipae yang digusur dari wilayah mereka sendiri.

Penggusuran menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) MHA. Penggusuran paksa yang terjadi memaksa masyarakat Besipae untuk meninggalkan tempat tinggal yang sudah mereka tinggali dari generasi ke generasi. Lebih dari itu kejadian ini membuat masyarakat Besipae kehilangan tanah ulayat karena tanah tersebut diklaim sebagai milik Pemprov NTT. Permasalahan tersebut menimbulkan kerusakan atas harta dan benda yang dimiliki masyarakat. Banyak warga yang turut mengalami trauma akibat dari penggusuran yang disertai dengan shock therapy. Masyarakat Besipae juga kerap mendapatkan intimidasi dan diskriminasi dari pihak berwenang. Lebih dari itu, masyarakat Besipae mendapatkan tindakan kriminalisasi oleh aparat kepolisian setempat.

Konflik yang terjadi kepada Masyarakat Besipae nyatanya juga terjadi di wilayah lain di Indonesia. Masalah serupa terjadi kepada suku Tobelo Dalam atau O Hongana Manyawa yang tinggal di Hutan Halmahera Utara, Maluku Utara. Terdapat dua kelompok Orang Tobelo Dalam, yaitu yang tinggal secara menetap dan nomaden. Sejak akhir 1970-an dan 1980, komunitas ini tergusur dari wilayah mereka akibat program transmigrasi dari Jawa di Halmahera Timur. Saat ini, mereka terdesak oleh industri pertambangan terkhusus industri nikel yang berkembang di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. 

Ambisi pemerintah saat ini berfokus untuk mengembangkan Maluku Utara untuk menjadi pusat produksi nikel karena potensi cadangan nikel yang dimiliki. Namun potensi tersebut terus memperparah hak atas ruang hidup yang dimiliki masyarakat. Pertumbuhan perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara membuat kehidupan komunitas Tobelo Dalam berada di ambang batas.

Konflik yang dirasakan oleh Orang Tobelo Dalam diperparah dengan pemberian stereotip dan stigma yang diberikan kepada Orang Tobelo Dalam. Mereka kerap dilabeli sebagai suku terasing, masyarakat pedalaman, serta penamaan “Togutil”. “Togutil” sendiri memiliki makna negatif, seperti manusia irasional, gemar bermalas-malasan, dan agresif. Tidak hanya itu, pelabelan lainnya yang diberikan dari orang luar yang mengatakan bahwa Orang Tobelo Dalam adalah masyarakat yang tidak berbudaya, pembunuh, penjahat, dan primitif.  Istilah tersebut melukai hati mereka.

Lebih dari itu, Orang Tobelo Dalam juga menjadi korban kriminalisasi. Salah satunya yang terjadi kepada Gebe dan Alen, dua orang dari Orang Tobelo Dalam yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Terdapat keganjilan dalam putusan bersalah tersebut. Hal tersebut diakibatkan keduanya disiksa supaya membuat pengakuan palsu agar terhindar dari kekerasan. Kriminalisasi tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi. Sejak tahun 2014 lalu, 6 orang dari Tobelo Dalam menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan.

Dunia telah terbuka dan memahami akan pentingnya memenuhi hak-hak MHA. Secara khusus dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (“UNDRIP”). Deklarasi tersebut menjadi titik balik pengakuan hak yang dimiliki oleh MHA yang paling lengkap, komprehensif, dan dapat memberikan jaminan hukum kepada MHA. Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 tentang Penduduk Asli dan Suku atau Convention No. 169 Indigenous and Tribal Populations Convention yang merupakan perjanjian internasional pertama yang membahas persoalan-persoalan yang dialami oleh MHA, seperti hak atas tanah, pendidikan, dan pekerjaan. Konvensi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada MHA agar mereka dapat menentukan cara dalam perkembangan mereka. Akan tetapi, Indonesia belum meratifikasi undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait MHA. 

Eksistensi dari masyarakat adat diakui melalui pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Indonesia mengakui dan menghormati eksistensi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selama mereka hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Indonesia yang sesuai peraturan perundang-undangan. Konstitusi memberikan amanat agar undang-undang yang berlaku mengakui dan menghormati MHA dengan tujuan melanjutkan eksistensi masyarakat adat serta budayanya. Terdapat UU lainnya yang mengakui keberadaan MHA, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan undang-undang lainnya. 

Perundang-undangan yang telah ada antara satu dengan yang lain terkesan tumpang tindih, tidak sinkron, pasal karet, serta overlapping atau bertabrakan karena ego sektoral dari lembaga-lembaga terkait. Contohnya Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang mengatakan bahwa ulayat yang dimiliki oleh MHA bila akan digunakan oleh pelaku usaha perkebunan harus dengan musyawarah. Namun, secara faktual, MHA yang tidak memiliki bukti tertulis bahwa tanah tersebut merupakan miliknya kesulitan untuk mengklaim tanahnya akibat izin yang sudah dikantongi oleh perusahaan perkebunan. Undang-undang yang bila dicermati kembali akhirnya membuat MHA tidak mendapatkan jaminan haknya secara hukum. 

Dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang pada ayat (1) mengakui keberadaan dari MHA, tetapi pada pasal selanjutnya mengatakan bahwa penghapusan MHA ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah. Dari pasal tersebut, awalnya MHA terlihat memiliki hak atas hasil hutan, tetapi kemudian hapusnya MHA dapat dilakukan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui hak tanah ulayat. Namun dalam pasal ini dikatakan bahwa hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional, negara, dan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Pasal tersebut dapat menjadi pasal karet karena adanya pertentangan. Dalam praktiknya, undang-undang yang mengatur terkait MHA memuat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar MHA dapat diakui keberadaannya dan haknya dapat dipenuhi. Bila persyaratan tidak dipenuhi, maka MHA tidak memiliki kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri ataupun dilindungi oleh negara.  

RUU MHA harus segera disahkan agar terciptanya payung hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada MHA. Berbagai konflik agraria terkait perampasan ruang hidup MHA oleh pemerintah maupun perusahaan serta tindak kriminalisasi atau penjatuhan hukuman penjara yang ganjil kepada MHA. Permasalahan konflik agraria dan kriminalisasi yang dirasakan oleh MHA menandakan perlunya negara Indonesia untuk sesegera mungkin memiliki undang-undang yang mengatur secara lengkap dan menyeluruh hak MHA yang bertujuan untuk melindungi MHA. Melindungi MHA menjadi hal penting karena MHA membawa warisan dari budaya yang mereka miliki, tidak melindungi mereka akan membuat budaya yang mereka miliki secara perlahan musnah. Tidak hanya kebudayaan yang akan musnah bila MHA tidak dilindungi, tetapi kelestarian lingkungan turut terancam. MHA dengan peraturan-peraturan adat yang dimiliki berkontribusi besar kepada lingkungan yang ada. Melalui salah satu studi terkait konservasi perairan di Indonesia ditemukan bahwa MHA mengelola perairan lebih baik daripada negara.

MHA hingga saat ini belum mendapatkan perlindungan secara optimal. MHA belum merasakan jaminan atas hak-hak yang mereka miliki. Dalam hal ini berupa hak yang mereka dapatkan secara turun-temurun, seperti hak atas wilayah, budaya, tanah, dan sumber daya alam.

Mengingat bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama yang tidak dapat diganggu dan dirampas oleh siapapun. MHA menjadi fokus dalam penegakan HAM karena mereka seringkali menjadi pihak yang mengalami pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia MHA memiliki hak-hak yang tidak dapat dilanggar, seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak-hak lainnya. Namun faktanya, masih banyak anggota MHA yang belum merasakan pemenuhan atas HAM yang seharusnya mereka dapatkan. Permasalahan agraria yang terjadi di tempat tinggal mereka yang mengusir mereka dari tempat tinggal mereka dari generasi ke generasi, diskriminasi, serta kriminalisasi yang dialami oleh MHA menjadi pertanyaan terkait pemenuhan HAM bagi MHA. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, ras, agama, dan budaya. Dengan adanya keberagaman tersebut, eksistensi masyarakat adat tidak dapat dihilangkan begitu saja. Mereka telah ada di Indonesia sebelum Indonesia terbentuk. Akan tetapi, hadirnya mereka di Indonesia seringkali dipandang sebelah mata. Mereka kerap kali dilupakan oleh negara mereka sendiri. Hak yang seharusnya dimiliki oleh MHA dirampas, seperti hak atas wilayah adat, hak atas tempat tinggal, hak atas rasa aman, serta hak untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, dibutuhkannya undang-undang yang dapat menjamin hak MHA secara khusus. RUU MHA harus segera disahkan! 

Pengesahan RUU MHA yang tidak kunjung direalisasikan membuka ruang terjadinya berbagai konflik yang dialami oleh MHA. Konflik tersebut kerap terjadi antara MHA dan pemerintah yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Penggusuran yang terjadi kepada Masyarakat Besipae pada tahun 2020 lalu dan penyempitan ruang hidup Orang Tobelo Dalam menjadi dua contoh konflik yang terjadi antara MHA dengan pemerintah. Kedua contoh tersebut berdasarkan atas konflik agraria yang belum memiliki kejelasan. Lebih dari konflik agraria kedua konflik yang dialami juga membuat masyarakat mengalami trauma, diskriminasi, pelabelan negatif, bahkan hingga kriminalisasi. 

Secara global MHA mendapatkan perhatian secara khusus dengan adanya UNDRIP dan Konvensi ILO No. 17 tahun 1957. Sayangnya, Indonesia belum meratifikasi kedua deklarasi dan/atau konvensi tersebut. Sebenarnya, konstitusi selaku norma hukum tertinggi Indonesia, yaitu UUD 1945 di Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) telah mengakui dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh MHA selama sejalan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Aktualisasi kedua pasal tersebut juga terlihat dari undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mengakui keberadaan MHA. 

Akan tetapi, perundang-undangan yang ada antara satu sama lain terkesan tumpang tindih, tidak sinkron, dan overlapping. Bahkan, ada beberapa undang-undang yang merupakan pasal karet dan jarang dipraktekan. Lebih dari itu, bila persyaratan yang dimiliki oleh suatu undang-undang sektoral yang mengatur terkait MHA tidak dapat terpenuhi, maka MHA tidak memiliki kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri ataupun dilindungi oleh negara.

Disahkannya RUU MHA menjadi penting bagi eksistensi MHA di Indonesia. Bila RUU MHA terus diulur pengesahannya, maka ada kemungkinan bahwa budaya yang diwariskan kepada MHA saat ini akan punah serta keberhasilan kelestarian lingkungan yang terancam. Belum dirasakannya HAM oleh MHA juga menjadi urgensi mengapa RUU MHA harus segera disahkan agar MHA dapat merasakan hak-hak mereka sebagai manusia. Hak-hak yang tidak dapat diganggu dan dirampas oleh siapapun. 

 

Daftar Isi

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang tentang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 167 TLN No. 3888.

Undang-Undang Tentang Perkebunan, UU No. 18 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 85 TLN No. 4411.

 

Buku

International Labour Organization. “Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan.” Jenewa: International Labour Organization, 2003.

 

Jurnal

Pratiwi, Aniksa Eka. Et al. “Eksistensi Masyarakat Adat di Tengah Globalisasi.” Jurnal Civics. Vol. 15. No. 2 (2018). Hlm 95–102.

Saswoyo, Ade Bagus Saswoyo dan Margo Hadi Pura. “Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesejahteraan Warga Negara.” Jurnal Suara Hukum. Vol. 5. No. 1 (2023). Hlm. 19–43.

Sirait, Martua, Chip Fay dan A. Kuswor. “Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur.” Southeast Asia Policy Research Working Paper. No. 24. Hlm. 2–32.

Sugiswati, Besse. “Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia.” Perspektif. Vol. 17. No. 1 (2012). Hlm. 31–43.

Sukirno. “Sistematisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Tanah Hak Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik.” Masalah-Masalah Hukum. Vol. 41. No. 4 (2012). Hlm. 557–563.

Robert Fildler, Et Al. “Participation, not Penalties: Community Involvement and Equitable Governance Contribute to More Effective Multiuse Protected Areas.” ScienceAdvances. Vol. 8. No. 18 (2022). Hlm. 1–12.

 

Internet

Amindoni, Ayomi. “Masyarakat adat Besipae di NTT yang ‘digusur’ dari hutan adat Pubabu: ‘Kami hidup di bawah pohon’.” BBC. 20 Agustus 2020. Tersedia pada https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101. Diakses pada tanggal 24 November 2023.

Amnesty. “Hak Masyarakat Adat,” 11 Agustus 2022. Amnesty. Tersedia pada https://www.amnesty.id/hak-masyarakat-adat/. Diakses pada tanggal 21 November 2023.

Amindoni, Ayomi. “Masyarakat adat Besipae di NTT yang ‘digusur’ dari hutan adat Pubabu: ‘Kami hidup di bawah pohon’.” BBC. 20 Agustus 2020. Tersedia pada https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101. Diakses pada tanggal 24 November 2023.

CNN. “Pemprov NTT Bongkar 19 Rumah Besipae, Diduga untuk Jalan Ternak Sapi.” CNN Indonesia. 23 Oktober 2022. Tersedia pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221023053324-20-864123/pemprov-ntt-bongkar-19-rumah-besipae-diduga-untuk-jalan-ternak-sapi . Diakses pada tanggal 24 November 2023.

Dalidho, Nurdiyansah. “Merayakan 14 Tahun UNDRIP.” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 13 September 2021. Tersedia pada https://aman.or.id/news/read/celebrating-14-years-of-un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples. Diakses pada tanggal 21 November 2023.

Kompas.com. “ Tergusur dari Hutan Adat Pubabu, Masyarakat Adat Besipae Hidup di Bawah Pohon.” Kompas.com. 21 Agustus 2020. Tersedia pada https://regional.kompas.com/read/2020/08/21/06260061/tergusur-dari-hutan-adat-pubabu-masyarakat-adat-besipae-hidup-di-bawah-pohon?page=all#google_vignette. Diakses pada tanggal  23 November 2023.

Gabrillin, Abba dan Diamanty Meiliana. ”Pentingnya RUU Masyarakat Adat yang Tak Jadi Prioritas Pemerintah.” 11 Februari 2019. Kompas.com. Tersedia pada https://nasional.kompas.com/read/2019/02/11/09441741/pentingnya-ruu-masyarakat-adat-yang-tak-jadi-prioritas-pemerintah. Diakses pada tanggal 21 November 2023.

Makuba, nesta dan Sepriandi. “RUU Masyarakat Adat Kembali Masuk Prolegnas 2023, Masyarakat Adat Desak DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat.” aman.or.id, 4 September 2023. Tersedia pada https://www.aman.or.id/news/read/ruu-masyarakat-adat-kembali-masuk-prolegnas-2023-masyarakat-adat-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-masyarakat-adat. Diakses pada tanggal 24 November 2023.

Puspa, Arakta. “RUU Masyarakat Hukum Adat Mandek.” Media Indonesia. 8 Agustus 2023. Tersedia pada https://mediaindonesia.com/humaniora/603233/ruu-masyarakat-hukum-adat-mandek. Diakses pada tanggal 24 November 2023.

Samosir, Alboin. “Memahami Pentingnya Menjaga Keberadaan Masyarakat Adat.” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 16 Agustus 2022. Tersedia pada https://www.aman.or.id/news/read/memahami-pentingnya-menjaga-keberadaan-masyarakat-adat . Diakses pada tanggal 21 November 2023.

Sampsir, Alboin. “Memahami Pentingnya Menjaga Keberadaan Masyarakat Adat.” aman.or.id, 16 Agustus 2022. Tersedia pada https://www.aman.or.id/news/read/memahami-pentingnya-menjaga-keberadaan-masyarakat-adat.  Diakses pada tanggal 24 November 2023.

Saturi, Sapariah. “Menanti UU Masyarakat Adat, Belasan Tahun Proses Tak Ada Kejelasan.” Mongabay. 9 Agustus 2023. Tersedia pada https://www.mongabay.co.id/2023/08/09/menanti-uu-masyarakat-adat-belasan-tahun-proses-tak-ada-kejelasan/. Diakses pada tanggal 24 November 2023.

Saturi, Sapariah. “Orang Tobelo Dalam: Hutan Tergerus, Hidup Dalam Stigma Buruk.” Mongabay, 14 Juni 2021. Tersedia pada https://www.mongabay.co.id/2021/06/14/orang-tobelo-dalam-hutan-tergerus-hidup-dalam-stigma-buruk/. Diakses pada tanggal 22 November 2023.

Thea, Andy. “Ini Alasan Pentingnya RUU Masyarakat Hukum Adat.” Hukumonline. 10 Februari 2019. Tersedia pada https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-pentingnya-ruu-masyarakat-hukum-adat-lt5c6117be052e1/?page=2. Diakses pada tanggal 20 November 2023.

Utama, Abraham. “O’hangana Manyawa: Masyarakat adat di Halmahera terjepit industri nikel, citra primitif, dan dugaan kriminalisasi.” BBC. 10 November 2023. Tersedia pada https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgp0g6k8mvo. Diakses pada tanggal 22 November 2023.

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.