Ditulis Oleh: Elisabeth Jessica Barita Manik
Staf Bidang Jurnalistik LK2 FHUI
Pada 15 Agustus 2026 lalu, gempa sebesar 7.7 magnitude mengguncangkan Nusa Tenggara Timur (NTT), meruntuhkan ratusan bangunan, tempat tinggal, bahkan memaksa masyarakat meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Gempa tersebut tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan harus menghadapi ketidakpastian setelah bencana. NTT pada dasarnya memang merupakan daerah rawan gempa karena bertepatan di wilayah pertemuan Lempeng Eurasia dan Australia, membuatnya memiliki aktivitas seismik yang tinggi (CNBC, 2026). Tidak hanya NTT, wilayah di Indonesia secara umum hampir seluruhnya berada di atas lempeng tektonik utama, yakni Lempeng Eurasia dan Indo-Australia, menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat rawan bencana alam yang sangat tinggi.
Selain itu, Indonesia juga berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yang menyebabkan tingginya aktivitas geologi yang berisiko membawa bencana alam, sekaligus memungkinkan aktivitas gunung api di Indonesia meningkat. Alhasil kondisi ini membuat Indonesia semakin rawan bencana, didukung dengan fakta bahwa jumlah gunung api yang aktif di Indonesia merupakan yang terbanyak sedunia. Hal tersebut juga memungkinkan adanya gempa di dasar laut yang dapat memicu gelombang tsunami. Selain potensi bencana alam tersebut, Indonesia belum lama ini juga mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berskala besar di Kalimantan Tengah. Karhutla bukan sekadar bencana musiman yang terjadi saat musim kemarau, melainkan karena ada kontribusi dari fenomena iklim seperti El Nino, kerusakan ekosistem gambut, serta aktivitas manusia salah satunya pembukaan lahan dengan cara membakar. Akibatnya, terdapat kerugian secara sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh Indonesia.
Indonesia telah mengalami bencana yang serupa sejak beberapa dekade yang lalu. Bencana yang dapat dikatakan sebagai canon event tersebut seharusnya dapat menjadi pembelajaran sekaligus alarm bagi pemerintah untuk mengenali risiko sedini mungkin dan memperkuat upaya mitigasi sebelum bencana kembali terjadi. Namun, pada kenyataannya, hak tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan yang memadai. Gempa bumi di Nusa Tenggara Timur menunjukkan pentingnya kesiapan dan mitigasi dalam menghadapi risiko bencana yang telah berulang kali mengancam wilayah Indonesia. Sementara itu, kasus kebakaran hutan dan lahan juga memperlihatkan adanya persoalan lain dalam penanganan bencana, khususnya terkait respons pemerintah dan penetapan status keadaan darurat ketika bencana telah mencapai skala tertentu, Kedua persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan penanggulangan bencana di Indonesia tidak hanya terletak pada bagaimana pemerintah memulihkan kondisi setelah bencana terjadi, tetapi juga pada bagaimana negara mengantisipasi risiko sebelum bencana terjadi serta menentukan langkah penanganan yang tepat ketika bencana berlangsung. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan. Lantas, mengapa Indonesia tidak berusaha untuk melakukan mitigasi sebelum bencana itu hadir? Apakah upaya pemulihan jauh lebih penting daripada mitigasi bencana? Selain itu, ketika suatu bencana telah terjadi dan menimbulkan dampak yang besar, sejauh mana pemerintah perlu menetapkan status keadaan darurat untuk memastikan penangan yang optimal? Apakah Indonesia tidak belajar dari sejarah bencananya?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitigasi merupakan tindakan mengurangi dampak bencana. Agar dapat memitigasi suatu bencana, seseorang harus memiliki literasi pencegahan bencana. Literasi pencegahan bencana adalah suatu pengetahuan pribadi, sikap, dan keterampilan terhadap pencegahan bencana yang mencakup tiga kategori utama, yakni pengetahuan pencegahan bencana, sikap pencegahan bencana, dan keterampilan pencegahan bencana (Prihantini, et. al., 2020). Faktanya, tingkat literasi kebencanaan di Indonesia masih dinilai rendah. Mengutip dari Kemenko PMK, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo menyatakan bahwa 75% populasi Indonesia masih memiliki tingkat kesiapsiagaan operasional yang rendah, menandakan bahwa masyarakat tidak memahami bahayanya bencana, terutama bencana alam yang bisa menghantam Indonesia kapan saja (Kemenko PMK, 2026). Padahal, menurut laporan World Risk Report tahun 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara paling rawan bencana di dunia (Kompas, 2024). Akibat rendahnya tingkat literasi kebencanaan tersebut, mitigasi bencana alam sulit untuk dilakukan di Indonesia.
Pendidikan, terutama pendidikan kebencanaan, menjadi kunci pendorong terwujudnya generasi yang berwawasan penanggulangan bencana (Alqulby, et. al., 2025). Menurut, Labudasari dan Rochmah (2020), penerapan literasi kebencanaan di tingkat sekolah dasar merupakan langkah yang penting dalam mitigasi karena hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama siswa, terhadap potensi bahaya serta membentuk pribadi yang mandiri dan tangguh sehingga mampu berkontribusi dalam menekan risiko maupun jumlah korban saat terjadinya bencana (Karlina, et. al., 2026). Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan dan literasi kebencanaan harus dimulai sejak dini, mulai tingkat sekolah dasar. Pemerintah Indonesia sendiri telah memperkuat komitmen ini dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebagai payung hukum perlindungan di lingkungan sekolah. Langkah tersebut ditindaklanjuti melalui pengintegrasian materi mitigasi bencana ke dalam kurikulum nasional serta kegiatan ekstrakurikuler guna membekali siswa dengan pemahaman dasar sejak dini. Selain itu, pemerintah bersama lembaga terkait rutin menyelenggarakan simulasi evakuasi mandiri untuk melatih kesiapsiagaan dan respon cepat seluruh warga saat terjadinya bencana.
Selain pendidikan, mitigasi bencana akan lebih memungkinkan untuk dilakukan apabila terdapat sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) yang baik. Akan tetapi, di Indonesia, sistem ini masih lemah pada integrasi data dan rantai penyampaian informasi end–to–end yang sering kali membuat peringatan tersebut gagal memicu aksi penyelamatan tepat waktu di tingkat masyarakat. Informasi mengenai potensi bencana harus dapat diterima, dipahami, dan direspons oleh masyarakat dalam waktu cepat. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara tersedianya informasi mengenai bencana dengan kemampuan masyarakat untuk mengubah informasi tersebut menjadi tindakan mitigasi. Hal inilah yang kemudian membuat upaya mitigasi tidak selalu mampu mencegah kerugian yang dihadapi akibat bencana.
Bencana alam memang merupakan fenomena yang tidak selalu dapat diprediksi secara akurat dan belum tentu dapat dicegah sepenuhnya. Meskipun mitigasi terus diperkuat, kemungkinan terjadinya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kehilangan tempat tinggal, maupun gangguan terhadap aktivitas ekonomi akan tetap ada. Penanggulangan bencana tidak seharusnya berhenti pada tahap sebelum bencana itu terjadi. Ketika mitigasi tidak mampu menghilangkan seluruh dampak bencana, kemampuan untuk melakukan pemulihan menjadi sama pentingnya. Pemulihan mencakup upaya mengembalikan kehidupan masyarakat setelah bencana, mulai dari pemulihan tempat tinggal, fasilitas umum, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Pemulihan juga tidak seharusnya menjadi upaya mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum bencana terjadi, melainkan juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki kelemahan yang menyebabkan masyarakat rentan terhadap bencana. Dengan demikian, pemulihan dapat menjadi bagian dari siklus penanggulangan bencana yang menghasilkan masyarakat yang lebih siap dalam menghadapi bencana kedepannya.
Pemulihan bencana seringkali menyasar sasaran yang salah, entah dari segi penerimanya, maupun tujuannya. Kesalahan penerima dalam hal ini berarti bantuan atau tindakan pemulihan dari bencana alam tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak tepat atau tidak berhak. Kesalahan sasaran sebagai tujuan artinya bahwa program, intervensi, atau bantuan yang dirancang tidak menjawab masalah utama yang ingin diselesaikan. Salah satu contoh yang sempat tersorot oleh media adalah pemberian Psychological First Aid (PFA) oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia kepada para korban bencana gempa di NTT. Menurut standar internasional, pengaplikasian PFA kepada korban bencana gempa menjadi bukti nyata penerapan kerangka kerja standar internasional pengembangan WHO yang bertujuan memberikan dukungan awal, rasa aman, serta akses layanan bagi individu dalam situasi krisis pascabencana. Pemberian bantuan pemulihan ini memang menjadi hal yang sangat esensial untuk dilakukan. Namun, terdapat masalah-masalah lain yang tidak kalah pentingnya ketimbang trauma pasca gempa.
Dalam pemulihan pasca bencana karhutla, kesalahan sasaran juga terjadi akibat distribusi bantuan penanggulangan dampak yang tidak menyasar area dengan tingkat darurat yang tinggi. Bantuan darurat seperti logistik, rumah singgah beroksigen, serta penutup hidung dan mulut N95 seringkali menumpuk di area perkotaan atau pusat pemerintahan, sementara masyarakat di pedalaman dekat titik api yang terpapar asap dan partikel beracun paling parah justru terabaikan. Ketidaktepatan alokasi bantuan langsung dihari krisis ini membuat warga terdampak langsung tidak mendapatkan perlindungan kesehatan mendesak yang sangat dibutuhkan saat bencana berlangsung. Dengan demikian, mitigasi bencana akan lebih
Kasus karhutla yang telah menghanguskan ratusan ribu hektare tidak kunjung dianggap sebagai kasus darurat bencana nasional oleh presiden. Hal tersebut ternyata membuat masyarakat geram lantaran kerusakan yang disebabkan oleh karhutla tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah dan kehancuran ekosistem satwa liar, tetapi juga memicu krisis kesehatan serius yang menyebabkan lebih dari 900 ribu warga terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat akibat paparan asap beracun. Sama halnya dengan gempa di NTT yang memiliki jumlah korban jiwa di pengungsian yang tinggi, sekitar 94 korban bencana, dan dampak kerusakannya yang masif, status kasus tersebut tidak kunjung ditingkatkan sebagai bencana nasional. Melihat besar dan parahnya dampak yang ditimbulkan oleh kedua bencana yang baru-baru ini dialami Indonesia, pemerintah tidak kunjung meningkatkan status bencana menjadi bencana nasional. Padahal, terdapat banyak sekali dorongan, terutama dari masyarakat dan berbagai lembaga nasional, agar status gempa NTT bulan Agustus silam ditingkatkan menjadi bencana nasional. Mengapa demikian?
Di sisi lain, kasus karhutla mengancam tidak hanya bagi Indonesia secara nasional, tetapi juga secara internasional. Kabut asap yang terbawa angin monsun barat daya menembus wilayah Malaysia, Singapura, hingga Filipina (Manila). Hal ini menjadi persoalan dalam pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN yang disahkan pada tahun 2002 dan diberlakukan pada tahun 2003. Meskipun demikian, perjanjian ini tidak mengatur sanksi atas pelanggaran tersebut, melainkan dikembalikan kepada mekanisme hukum nasional dari masing-masing negara.
Pemerintah menganggap bahwa kapasitas penanganan bencana karhutla masih memadai dan kapasitas daerah masih dianggap berfungsi untuk menanggulanginya dengan bantuan Satuan Tugas (Satgas) Pusat. Status Tanggap Daerah pun dianggap sudah cukup untuk mencairkan Dana Siap Pakai BNPB. Lebih dari itu, menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, deklarasi bencana nasional justru berisiko memberi celah hukum force majeure bagi korporasi pembakar lahan untuk lepas dari tanggung jawab, serta mengaburkan unsur kejahatan lingkungan yang mendominasi kasus karhutla (Kompas, 2015).
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, keadaan darurat bencana pada dasarnya merupakan kondisi ketika suatu bencana telah mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Kondisi tersebut mencakup beberapa tahapan, mulai dari keadaan siaga darurat, tanggap darurat, hingga masa peralihan menuju pemulihan. Dalam kondisi demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga memberi kewenangan dan kemudahan tertentu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan badan penanggulangan bencana daerah untuk mempercepat penanganan. Kemudahan tersebut mencakup pengerahan sumber daya manusia dan keuangan, peralatan dan bantuan logistik, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan penyelamatan dan pemberian komando kepada sektor atau lembaga terkait. Dengan demikian, penetapan keadaan darurat bencana pada dasarnya memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih cepat dan fleksibel agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.
Melihat dari kacamata pemerintah, mereka masih menganggap bahwa penetapan status keadaan darurat bencana untuk kasus karhutla dan gempa di NTT bulan Agustus silam masih belum diperlukan. Tidak hanya kedua bencana alam tersebut, Indonesia pernah mengalami bencana alam lain yang menuntut presiden menetapkan status keadaan darurat bencana, yakni Banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berhenti pada status prioritas nasional, sementara status bencananya tetap berada pada tingkat daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap bahwa negara masih mampu untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut. Struktur birokrasi, koordinasi, dan pelayanan publik di daerah bencana alam tersebut pun dinilai masih berfungsi dengan baik dan tidak lumpuh total, membuat pemerintah menganggap bahwa bantuan internasional masih belum dibutuhkan.
Faktanya, kerugian yang diakibatkan oleh gempa di NTT sendiri tidak dapat ditanggulangi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja karena keterbatasan anggaran (Media Indonesia, 2026). Mengingat kapasitas fiskal APBD di wilayah Nusa Tenggara Timur masih sangat terbatas, pemulihan pasca bencana di NTT pun bertumpu penuh pada intervensi pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana darurat, dan kementerian terkait. Dampak bencana yang melanda NTT dan Kalimantan tidak hanya mendapat perhatian di tingkat nasional, tetapi juga menarik simpati masyarakat internasional. Sejumlah negara, seperti Singapura, China, dan Iran, bahkan telah menawarkan bantuan bagi para korban terdampak bencana. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia masih belum membutuhkan bantuan tersebut dan belum membuka opsi untuk menerima bantuan asing karena menganggap bahwa sumber daya nasional masih mencukupi dan penanganan darurat hingga identifikasi hunian sementara (huntara) serta hunian tetap (huntap) masih mampu ditangani sendiri oleh aparat dan instansi dalam negeri (CNN Indonesia, 2026). Padahal, meski sudah disalurkan anggaran dari pusat melalui instrumen transfer dan penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), realisasi eksekusi anggaran oleh pemerintah daerah setempat masih sangat lambat. Penyerapan dana bantuan di beberapa kabupaten pun tercatat masih minim akibat kendala koordinasi lokal. Pemerintah Daerah terus didesak untuk mempercepat belanja kebutuhan dasar pengungsi (Metro TV, 2026).
Banyak negara yang kini sudah mulai beralih fokusnya dari penanganan bencana menjadi mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 mengimbau agar negara-negara secara global mengubah paradigma dari yang semula berfokus pada penanggulangan darurat menjadi pengelolaan risiko dan mitigasi. Dokumen ini diadopsi dan ditandatangani oleh 187 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk di dalamnya Indonesia, pada World Conference on Disaster Risk Reduction ke-3. Pada paragraf 3 bagian Preamble, Sendai Framework secara eksplisit menyatakan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan investasi yang efisien secara biaya untuk mencegah kerugian di masa depan.
Argentina menjadi salah satu negara yang menunjukkan perubahan pendekatan setelah diadopsinya Sendai Framework. Satu tahun setelah dokumen tersebut disepakati, Argentina mengesahkan Law No. 27278 yang membentuk sistem nasional sebagai manajemen risiko secara komprehensif. Kebijakan tersebut menjadi dasar pembentukan tata kelola penanggulangan bencana di tingkat nasional dan federal, termasuk menjadi dasar penyusunan rencana lima tahunan untuk pengurangan risiko bencana. Rencana tersebut secara khusus mengacu pada prinsip, prioritas, dan target yang ditetapkan dalam dokumen Sendai, sehingga penanggulangan bencana tidak lagi dianggap sebagai persoalan respons ketika bencana terjadi, tetapi juga sebagai bagian dari perencanaan risiko dalam jangka panjang.
Indonesia juga dapat mencontoh Swiss, negara yang memiliki berbagai ancaman bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, hingga gempa bumi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Swiss menerapkan metode integrated risk management, yaitu sistem pendekatan yang menggabungkan proses identifikasi dan pemetaan risiko, pencegahan, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan (Hertmann, et. al., 2020). Pemerintah federal dan pemerintah kantonal bekerja sama dalam menyusun peta bahaya, membangun infrastruktur perlindungan, melakukan pemantauan secara berkala, serta memberikan peringatan kepada masyarakat. Dengan demikian, rasa aman masyarakat didapat dari adanya sistem yang memungkinkan risiko dikenali, dipantau, dan dikomunikasikan sebelum berkembang menjadi bencana dengan risiko yang lebih besar.
Aspek lain yang menarik dari Swiss adalah bagaimana mitigasi bencana diterjemahkan ke dalam komunikasi yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Swiss memiliki sistem peringatan berlapis melalui sirene nasional, radio, situs, dan aplikasi Alertswiss, serta berbagai platform digital lainnya. Peringatan tersebut diberikan berdasarkan tingkat ancaman disertai dengan instruksi mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Sistem ini terus dikembangkan dengan penggunaan teknologi seperti cell broadcast untuk mengirimkan peringatan langsung ke telepon seluler di wilayah tertentu. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui risiko yang dihadapi dan memahami apa yang harus dilakukan ketika ancaman muncul.
Cara Argentina dan Swiss melakukan mitigasi risiko bencana yang dilakukan melalui pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing negara. Indonesia tentu tidak dapat mengikuti kebijakan kedua negara tersebut secara keseluruhan karena pada dasarnya Indonesia memiliki kondisi geografis, kepadatan penduduk, kapasitas daerah, serta jenis ancaman bencana yang berbeda dari kedua negara tersebut. Namun, prinsip dasarnya tetap perlu dipelajari, terutama mengenai pentingnya menjadikan mitigasi risiko bencana alam ke sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan negara, melakukan penguatan koordinasi antarlembaga, menggunakan data untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki risiko tinggi, serta memastikan informasi dan peringatan dapat diterima masyarakat secara cepat. Dengan menyesuaikan pendekatan tersebut terhadap kondisi lokal, penerapan mitigasi yang lebih kuat di Indonesia bukan hanya mungkin, tetapi dapat menjadi bagian penting dari upaya membangun masyarakat yang lebih siap dalam menghadapi bencana.
Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga penanggulangan bencana tidak dapat berfokus hanya pada pemulihan setelah bencana tersebut terjadi. Rendahnya literasi kebencanaan, belum optimalnya sistem peringatan dini, serta kesenjangan antara informasi risiko dan kemampuan masyarakat untuk merespons menunjukkan bahwa upaya mitigasi masih perlu diperkuat. Mitigasi dan pemulihan merupakan bagian dari satu siklus penanggulangan bencana, di mana pemulihan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kerentanan yang sebelumnya menyebabkan masyarakat terdampak. Belajar dari Argentina dan Swiss, pengurangan risiko bencana dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola dan perencanaan pembangunan, meskipun pada praktiknya perlu disesuaikan dengan karakteristik Indonesia sendiri.
Mitigasi bencana dan rencana pemulihan pascabencana bukanlah dua hal yang semestinya dipisahkan. Mitigasi bencana diperlukan untuk mengurangi risiko dan mencegah dampak yang lebih besar, sementara pemulihan diperlukan untuk mengembalikan sekaligus membangun kembali kehidupan masyarakat setelah terjadinya bencana. Tantangan yang dialami Indonesia adalah bagaimana memastikan keduanya berjalan secara berkelanjutan sehingga setiap bencana tidak hanya diikuti oleh upaya pemulihan, tetapi juga menjadi pembelajaran untuk membangun masyarakat yang lebih siap, tangguh, dan menghadapi risiko bencana di masa depan.