Ditulis oleh: Serafina Salfa Thessavelia
Staf Magang Bidang Jurnalistik LK2 FHUI 2025
Awal Mula Gugatan
Konflik yang mencuri perhatian publik ini bermula dari sebuah laporan investigasi majalah Tempo berjudul “Poles-Poles Beras Busuk” yang terbit pada 16 Mei 2025 mengenai isu kebijakan pangan nasional tepatnya kondisi cadangan beras pemerintah di Gudang Perum Bulog. Pada laporannya, terdapat catatan bahwa stok beras nasional mencapai pada rekor dan level tertinggi namun terdapat isu kualitas dengan berbagai indikasi yang menimbulkan kekhawatiran publik terhadap efektivitas kebijakan pangan nasional. Tempo menyoroti bagaimana proses penyerapan beras oleh Bulog serta pengelolaan stok yang dilakukan melalui visual berupa poster dan motion graphic di media sosial, yang dianggap menampilkan adanya beras dengan kualitas yang tidak layak di Gudang Bulog sebagai institusi penopang ketahanan pangan (Koran-Jakarta.com, 18/9/25). Selain itu, sorotan ini diperkuat juga oleh berbagai penemuan dan perbincangan publik mengenai kualitas beras yang beredar di pasar, termasuk kekhawatiran terhadap pengawasan kualitas serta dugaan adanya praktik beras oplosan pada beberapa merek.
Hal ini kemudian mendapat respons kuat dari Menteri Pertanian, Arman Sulaiman. Hal tersebut dikarenakan dalam laporannya, tidak hanya menyoroti persoalan mengenai kualitas beras di gudang Bulog, tetapi juga mengaitkannya dengan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, laporan investigasi ini dinilai merugikan citra Kementerian Pertanian karena cara penyajiannya melalui visual serta kata-kata dalam poster dan motion graphic Tempo yang seolah-olah menunjukkan beras yang disimpan atau dikelola Bulog “busuk” dan berkualitas rendah, sehingga mengganggu citra Kementrian Pertanian dalam mengelola ketersediaan pangan. Merasa pemberitaan itu menimbulkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah terganggu, Menteri Pertanian memutuskan untuk membawa persoalan ini ke Pengadilan.
Dilansir dari Kompas.com (11/11/25), Menteri Pertanian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pemberitaan yang diterbitkan Tempo. Ia mendaftarkan gugatan secara ke pengadilan pada 1 Juli 2025 dengan tuduhan perbuatan melawan hukum dalam sengketa pers (Hukumonline.com, 16/9/25). Dalam gugatannya tersebut, ia menuntut ganti rugi
imateriil (bukan atas kerugian nyata yang dapat dihitung nilai kerugiannya) sebesar Rp200 miliar beserta kerugian materiil yang diklaim timnya. Publik menilai bahwa angka ini dianggap sangat besar untuk dimintakan dalam gugatan sengketa pers. Gugatan tersebut resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai perkara dengan nomor 684/Pdt.G/2025/PN JKT. SEL. dan menjadi sorotan tidak hanya dari kalangan jurnalistik tetapi juga masyarakat umum, yang mulai mempertanyakan hubungan antara kritik, tanggung jawab jurnalistik, dan perlindungan terhadap aktivitas pers. Organisasi pers dan komunitas jurnalis mengecam langkah hukum tersebut dengan keras karena cara penyelesaian sengketa semacam ini dinilai berlebihan dan tidak seimbang (Eksposkaltim.com, 6/11/25).
Kebebasan dan Perlindungan Pers di Indonesia
Kebebasan pers merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari prinsip demokrasi dan negara hukum. Kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini menjadi landasan dasar konstitusi yang menjamin dan melindungi aktivitas jurnalistik. Para jurnalis dan media memiliki hak yang sah untuk mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat tanpa takut akan tekanan hukum, terutama ketika menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan adanya jaminan ini, pers dapat menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi, pengawas kebijakan pemerintah, serta sebagai kontrol sosial untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan merupakan unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Pasal 4 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara serta pada ayat (2) dan (3) UU Pers melarang adanya penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran terhadap pers nasional Selain hukum nasional, Indonesia juga terikat pada hukum internasional. Indonesia telah mengikatkan diri dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 19 ICCPR berisi tentang jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan melalui berbagai media. Hal ini semakin memperkuat kewajiban negara untuk melindungi pers dari segala bentuk tekanan yang dapat menghambat fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers hanya dapat dilakukan secara ketat, proporsional, dan untuk kepentingan yang sah menurut hukum nasional maupun internasional.
Mekanisme Sengketa Pers dan Respons Publik
Di Indonesia, sengketa pemberitaan seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Dewan Pers yang berperan sebagai lembaga utama dalam penyelesaian sengketa pers. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Pers, Dewan Pers sendiri adalah lembaga independen yang dibentuk dengan memiliki tugas untuk menjaga kemerdekaan pers serta meningkatkan kehidupan pers nasional. Mekanisme etik yang dapat dilakukan melalui Dewan Pers adalah dengan hak jawab dan proses klarifikasi. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang tentang Pers mendefinisikan hak jawab sebagai hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam Pasal 5 ayat (2) yang mewajibkan pers melayani hak jawab setiap pihak yang dirugikan oleh pemberitaan. Artinya, apabila suatu pemberitaan dianggap tidak tepat, tidak seimbang, atau merugikan nama baik seseorang atau pihak tertentu, media memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang bagi pihak tersebut untuk menyampaikan klarifikasi atau sanggahan.Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa pers yang tidak melayani hak jawab dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan.
Dewan Pers juga secara berulang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pemberitaan seharusnya terlebih dahulu ditempuh melalui jalur etik (Dewanpers.or.id, 5/8/25) Mekanisme etik dianggap sebagai cara yang paling tepat dan adil untuk menyelesaikan persoalan antara media dan pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, membawa sengketa pers langsung ke pengadilan perdata dinilai kurang tepat apabila mekanisme etik tersebut belum ditempuh secara maksimal. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap hak serta nama baik individu, sekaligus mencegah munculnya tekanan
hukum yang berlebihan terhadap media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Hal ini kemudian menjadi pusat perdebatan publik, Asosiasi Media Siber Indonesia (5/11/25) menyatakan praktik semacam ini dianggap memotong mekanisme yang sudah diatur dalam Undang Undang Pers, sekaligus berpotensi menciptakan preseden yang kurang baik bagi hubungan antara media dan pejabat publik.
Selain itu, nilai gugatan yang sangat besar ini menimbulkan dugaan adanya praktik yang dikenal sebagai SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), yakni penggunaan proses hukum sebagai alat untuk mengintimidasi dan membungkam kritik. Istilah ini kerap dibahas dalam diskusi tentang kebebasan berekspresi karena SLAPP dapat memaksa pihak yang dikritik, dalam hal ini media, harus menghabiskan waktu, tenaga, atau biaya yang besar hanya untuk mempertahankan haknya atas berita yang sudah mereka buat. Gugatan-gugatan yang bernilai sangat besar seperti ini terhadap media tentunya dapat melemahkan semangat jurnalisme yang kritis. Terlebih lagi dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Pers secara tegas menyatakan bahwa pers atau media tidak boleh dikenakan penyensoran maupun pelarangan, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Praktik SLAPP dinilai berbahaya bagi demokrasi sebab ini bukan sekadar tuntutan hukum, melainkan juga bentuk tekanan terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan isu publik. Ketika proses hukum dipakai untuk menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya media, maka peran pers sebagai pengawas dan pengontrol sosial tidak dapat berjalan dengan baik (Amsi.or.id, 24/9/25). Hal ini tidak hanya berdampak pada koran, majalah, atau media yang terlibat dalam gugatan, tetapi juga pada jurnalis dan media lain yang menjadi lebih berhati-hati untuk mengangkat isu sensitif di kemudian hari akibat kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang besar. Banyak pihak menilai bahwa tindakan seperti ini justru memperkuat citra pejabat yang alergi terhadap kritik dan tidak siap menerima evaluasi terhadap kebijakannya.
Implikasi Kasus terhadap Praktik Jurnalistik di Indonesia
Dampak dari gugatan semacam ini tidak hanya dirasakan oleh pihak media yang digugat, tetapi dirasakan luas dalam praktik jurnalistik di Indonesia. Suasana kecemasan mulai muncul di kalangan redaksi media lain yang mengikuti perkembangan kasus ini, karena ketakutan akan gugatan serupa dapat membuat mereka memilih jalan aman dengan menghindari pemberitaan kritis terhadap pejabat publik (Tempo.com, 16/6/25). Akibatnya, ruang publik untuk membahas
isu-isu penting seperti kebijakan lingkungan, pertanian, kesehatan, dan korupsi berisiko semakin menyempit karena media diselimuti rasa takut dan lebih berhati-hati dalam melakukan liputan investigatif. Tentunya dengan kondisi seperti ini berpotensi membuat publik kehilangan akses terhadap informasi penting. Ketika media menahan diri untuk mengkritisi kebijakan publik, maka warga negara yang perlu diberikan informasi akan sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk mengetahui masalah yang seharusnya menjadi perhatian bersama. Situasi ini jelas memengaruhi kualitas demokrasi, karena salah satu pilar penting dalam demokrasi yang sehat adalah adanya media yang bebas yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa rasa takut akan tekanan hukum.
Penutup
Kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya konflik antara pejabat publik dan media, tetapi juga mencerminkan kondisi kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia saat ini. Gugatan tersebut menimbulkan perdebatan luas mengenai sejauh mana kritik jurnalistik dapat diterima dalam sistem demokrasi, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum seharusnya digunakan secara proporsional agar tidak berubah menjadi alat tekanan terhadap pers. Ketika pemberitaan yang menyangkut kepentingan publik direspons dengan tuntutan hukum, muncul kekhawatiran bahwa ruang kritik akan semakin menyempit dan media akan memilih mengambil sikap aman demi menghindari risiko hukum. Di satu sisi, setiap individu atau kelompok, termasuk pejabat publik, memiliki hak untuk melindungi nama baiknya. Namun di sisi lain, pejabat publik juga memikul tanggung jawab untuk terbuka terhadap kritik, terutama kritik yang berkaitan dengan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Dalam hal ini, Undang-Undang tentang Pers dan peran Dewan Pers penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kemerdekaan pers. Mekanisme etik yang sudah ada seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang diskusi dan koreksi yang sehat, bukan justru dilewati atau dilangkahi dengan langkah hukum yang berpotensi menimbulkan tekanan berlebihan terhadap media. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya penting bagi Tempo sebagai pihak yang digugat, tetapi juga bagi seluruh pers dan demokrasi di Indonesia. Sikap dan keputusan yang diambil dalam perkara ini akan menjadi penentu arah apakah hukum digunakan untuk memperkuat perlindungan kebebasan pers, atau justru membuka ruang bagi pembatasan
kritik publik. Pada akhirnya, menjaga pers yang bebas, kritis, dan bertanggung jawab merupakan kepentingan bersama dan fondasi utama bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
